Pelayanan informasi publik berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Menteri Agama terkait, serta pedoman teknis pengelolaan layanan informasi publik perguruan tinggi.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh IAIN Sorong yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta kebijakan institusi lainnya.

PPID menyediakan informasi secara berkala (misal: profil, laporan keuangan), informasi serta-merta (misal: darurat bencana atau pengumuman penting), informasi setiap saat (misal: perjanjian kerjasama atau SOP akademik), serta informasi yang wajib disediakan lainnya.

Permohonan dapat diajukan secara online melalui website resmi PPID IAIN Sorong dengan mengisi formulir permohonan, atau datang langsung ke meja layanan (desk PPID) di kampus IAIN Sorong dengan membawa identitas diri yang sah.

Berdasarkan UU KIP, badan publik wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi, dengan opsi perpanjangan waktu 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja jika diperlukan.

Layanan penyediaan informasi publik pada dasarnya tidak dipungut biaya (gratis). Namun, pemohon dapat menanggung biaya riil penggandaan dokumen atau penyediaan media rekam (seperti fotokopi atau flashdisk) apabila diperlukan.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang tidak dapat diakses karena sifatnya rahasia sesuai undang-undang, seperti rahasia negara, perlindungan data pribadi sivitas akademika tertentu, atau informasi yang dapat merugikan proses penegakan hukum.

Pemohon berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID IAIN Sorong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya penolakan atau berakhirnya batas waktu tanggapan.

Jika pemohon tetap tidak puas dengan keputusan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Daerah sesuai kewenangannya.