Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa
PPID IAIN SORONG
Sebagai perguruan tinggi negeri yang berkomitmen pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, IAIN Sorong selalu konsisten mengikuti dan mematuhi regulasi aturan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah yang berlaku. Seluruh proses pengadaan di lingkungan kampus dijalankan secara tertib hukum—baik berpedoman pada ketentuan nasional maupun aturan afirmatif khusus yang berlaku di tanah Papua—guna mendukung percepatan pembangunan pendidikan yang bersih dan berintegritas.
| No. | Peraturan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Lihat |
| 2 | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Lihat |
| 3 | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Lihat |
| 4 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Lihat |
| 5 | Keputusan Kepala LKPP No. 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, bahwa dalam rangka pembaruan pada Aplikasi Katalog Elektronik untuk percepatan dan kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik mengakibatkan adanya perubahan proses bisnis dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik | Lihat |
| 6 | Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 | Lihat |
| 7 | Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua | Lihat |
| 8 | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat | Lihat |
| 9 | Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Papua | Lihat |
| 10 | Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Lihat |